Uang e-KTP Mengalir pada Sejumlah Partai Politik
Uang e-KTP Mengalir pada Sejumlah Partai Politik

Waktuku.com – Pelaksana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, Andi Agustinus disebut melobi Komisi II DPR RI hingga pejabat partai politik untuk melancarkan anggaran proyek e-KTP.

(Baca Juga: KPK Ungkap Akan Ada Tersangka Baru Pada Kasus e-KTP)

Berdasarkan dakwaan kasus korupsi tersebut, yang dibacakan oleh jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017), Andi berencana memberikan uang tersebut kepada sejumlah partai politik dan kepada sejumlah petinggi-petingginya.

Kronologi

Pada Juli – Agustus 2010, DPR RI melakukan pembahasan perihal RAPBN tahun Anggaran 2011, termasuk soal anggaran proyek e-KTP.

Andi juga beberapa kali bertemu dengan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat dan Bendahara Umum Partai Demokrat.

Mereka dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui proyek penerapan e-KTP.

Setelah melewati beberapa kali pertemuan, akhirnya DPR RI sepakat untuk menyetujui anggaran tersebut, kurang lebih sebesar Rp. 5.9 triliun.

Lalu pada Februari Akhir 2011, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto yang kini telah menjadi terdakwa, ditemu di ruang kerjanya.

Andi menyatakan bahwa dirinya akan memberikan uang sebesar Rp. 520 miliar yang akan dibagikan pada sejumlah partai politik.

Rencananya, Partai Golkar dan Demokrat masing-masing akan mendapatkan Rp. 150 miliar, PDI Perjuangan mendapatkan Rp. 80 miliar, serta partai-partai lainnya sebesar Rp. 80 miliar.

Uang itu juga diberikan untuk Anas, Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua Komisi II DPR RI Chaeruman Harahap sebesar Rp. 20 miliar.

“Rincian pemberian uang tersebut dilaporkan oleh terdakwa 2 (Sugiharto) kepada terdakwa 1 (mantan Dirjen Dukcapil Irman). Atas laporan tersebut, terdakwa 1 menyetujuinya,” kata jaksa KPK.

Akan tetapi, akhirnya tidak dijelaskan dalam dakwaan apakah uang tersebut diserahkan untuk partai politik atau tidak. Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto didakwa telah merugikan negara mencapai Rp. 2.3 triliun.

Disamping itu, menurut jaksa juga kedua terdakwa telah diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI untuk tahun anggaran 2011 – 2013.

Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Dewabet