Waktuku.com – Perjanjian New York dilakukan oleh Subandrio pada 15 Agustus tahun 1962 sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Schumann serta Van Royen menjadi perwakilan Pemerintah Belanda. Perundingan yang dimulai pada tanggal 23 Maret 1962 di Villa Huntland, berlangsung a lot.
Perdebatan utama berkisar di bagian barat Papua (Irian Barat), yang merupakan kontroversi antara Indonesia dan Belanda. Tapi apa latar belakang dan isi perjanjian tersebut? Silahkan cek penjelasannya di bawah ini.
baca juga: Perjanjian Salatiga
Latar Belakang Perjanjian New York
Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh upaya Indonesia untuk menaklukkan Papua Barat dari Belanda. Pada Pertemuan Meja Bundar (KMB) di Den Haag, ketika Belanda memberikan kedaulatan kepada Indonesia, dinyatakan masalah Papua Barat akan diselesaikan dengan kurun waktu 1 tahun KMB.
Tapi itu tidak diselesaikan sampai tahun 1961. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia karena takut meningkatkan intervensi Soviet di Papua Barat.
baca juga: Perjanjian Roem Royen
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, dan Belanda dipimpin oleh seorang Dr. van Roijen, kemudian E. Bunker dari Amerika Serikat bertindak sebagai perantara.
Pada tanggal 15 Agustus 1962, Perjanjian New York ditandatangani oleh Badan Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) untuk mengatur pengiriman Papua Barat yang dilakukan oleh Belanda.
Pada tanggal 1 Mei 1963, bagian barat Papua kembali ke Indonesia. Setelah diadakan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, status Papua Barat semakin kokoh dan rakyat Papua Barat memilih untuk tetap berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
baca juga: Perjanjian Versailles
Langkah Diplomasi dalam Pembebasan Papua Barat
Sebelum Perjanjian New York, Papua Barat berjuang untuk membebaskan diri berlangsung dalam beberapa tahap. Yakni, tahap diplomatik, tahap konflik, dan operasi militer.
1. Perundingan dengan Belanda
Gerakan diplomasi agar Papua Barat bebas dari genggaman Belanda ternyata sudah lama dilakukan oleh Kabinet Natsir dan Kabinet-Kabinet berikutnya. Namun langkah ini gagal karena Belanda teguh untuk menguasai Papua Barat.
Tidak hanya itu, Belanda juga sepihak menjadikan Papua Jaya masuk ke dalam wilayah Kerajaan Belanda bulan Agustus 1952. Karena kejadian ini, Indonesia menghapuskan Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda April 1953.
baca juga: Perjanjian Bongaya
2. Diplomasi Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Upaya ini dilakukan usai kegagalan negosiasi dengan Belanda, dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I membawa masalah Papua Barat dalam forum PBB, tetapi tidak membantu.
Selain itu, Kabinet Burhanuddin melanjutkan upaya untuk membawa hal ini ke Sidang Umum PBB. Menanggapi upaya tersebut, Belanda meyakinkan PBB bahwa masalah Papua Barat adalah masalah bilateral dengan Indonesia.
Tentu saja pernyataan Belanda ini dikritik oleh Indonesia, dan seluruh isi meja bundar dibatalkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Diplomasi PBB gagal karena Indonesia tidak didukung oleh dua pertiga anggota Majelis Umum PBB yang hadir dalam pertemuan tersebut.
baca juga: Perjanjian Saragosa
3. Konfrontasi
Belanda tetap tak akan mengembalikan Papua Barat serta bersikeras untuk menguasainya pada 1956. Maka dari itu, Indonesia berusaha untuk melawan posisi Belanda dalam langkah konfrontatif di arena ekonomi.
Kemudian, pada tanggal 7 Januari 1956, Indonesia mengirimkan perwakilan Anak Agung Gede Agung agar dapat melakukan perundingan dengan perwakilan Belanda di Jenewa. Namun Belanda menolak mentah-mentah perjanjian tersebut.
Hingga pada 13 Februari 1956, Burhanuddin Harahap secara sepihak membubarkan kabinet yang dipimpinnya berisi koalisi Indonesia dan Belanda. Ini harus terjadi dikarenakan Belanda tidak ingin menyetujui perjanjian sektor keuangan di Jenewa.
baca juga: Perjanjian Renville
4. Misi Militer
Operasi ini berlanjut karena semua cara damai pemerintah Indonesia gagal. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Trikora serta pendirian Komando Mandala sehubungan dengan pembebasan Papua Barat, dan misi Komando Mandala adalah seperti berikut ini:.
a. Rencana untuk mempersiapkan operasi militer untuk membawa kembali Papua Barat ke Indonesia.
b. Situasi militer di Papua Barat yang harus dikembangkan.
baca juga: Perjanjian Tordesillas
Isi Perjanjian New York
Sebuah kesepakatan dibuat untuk mengakhiri perang antara Belanda dan Indonesia untuk membebaskan Papua Barat merupakan makna dari Perjanjian New York.
Perjanjian New York ditandatangani Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yakni oleh Subandrio, serta delegasi Belanda yakni Van Royen dan Schumann.
Penandatanganan perjanjian ini juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal yakni U Thant serta Ellsworth Bunker yang dilakukan di Markas Besar PBB.
baca juga: Perjanjian Kalijati
Perjanjian New York memiliki isi sebagai berikut:
1. Belanda menyerahkan Papua Barat kepada badan pelaksana sementara PBB, UNTEA paling lambat pada 1 Oktober 1962.
2. Personel sipil dan militer dari Indonesia bersama putra-putra Papua Barat akan digunakan sementara oleh PBB
3. Pasukan tentara dari Belanda berangsur-angsur meninggalkan Papua Barat.
4. Bilamana di Papua Barat masih ada Pasukan Indonesia, tetap diharuskan berada di sana tetapi di bawah pemerintahan sementara PBB.
5. Seperti di daerah lain, pergerakan bebas berlaku antara daerah lain di Indonesia dengan Papua Barat.
6. Bendera Indonesia berkibar di samping bendera PBB sejak 31 Desember 1962,.
7. UNTEA akan menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia atas nama PBB paling lambat dilakukan pada 1 Mei 1963.
baca juga: Perjanjian Hudaibiyah
Dampak Perjanjian New York
Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat Perjanjian New York salah satunya adalah ambisi Amerika dalam membantu Indonesia untuk membebaskan Papua Barat yakni untuk membantu dalam perang dingin dengan Uni Soviet.
Amerika Serikat Ingin Papua Barat Memperkuat Hegemoninya
Dalam konteks Perang Dingin menjadi salah satu pertimbangan Amerika untuk bisa menguasai Papua Barat. Uni Soviet juga bermanuver lebih dekat ke Indonesia untuk memperkuat hegemoninya.
Namun saat John F. Kennedy menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961, persaingan dengan Uni Soviet semakin ketat, terutama di Timur Jauh. Kennedy langsung tergerak dengan mengirimkan surat pribadi kepada Presiden Soekarno.
baca juga: Perjanjian Giyanti
Menjajah Kekayaan Alam Papua Barat
Selain kepentingan politik yang disebarluaskan oleh Kennedy, Amerika Serikat juga memiliki ambisi yang lebih menarik untuk masalah ini yakni emas dan mineral berharga Papua yang sangat besar.
Setelah Kennedy ditembak mati pada 22 November 1963, kebijakan pemerintah AS berubah di bawah kepemimpinan Lyndon B. Johnson, termasuk pengurangan bantuan ke Indonesia yang disetujui Kennedy.
Setelah pergantian kekuasaan ini, ketika Soekarno, yang kemudian digantikan oleh Soeharto, runtuh, Freeport perlahan menggerogoti kekayaan Papua.
Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki dua tujuan utama, meskipun dari dua presiden yang berbeda, untuk memfasilitasi kepentingannya di Papua Barat.
baca juga: Perjanjian Linggarjati
Papua Barat Diberikan kepada Indonesia
Akhirnya, pada tanggal 1 Mei 1963, bagian barat Papua secara resmi diserahkan dari Belanda ke Indonesia melalui mediasi UNTEA, meskipun suara-suara mengutuk adanya pengecualian bagi orang Papua untuk ambil bagian dalam Perjanjian New York.
Tindak lanjut dari RUU ini adalah penerapan Undang-Undang Pilihan Bebas Papua (PEPERA) selama enam minggu dari Juli hingga Agustus 1969, yang menghasilkan integrasi wilayah Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Proses dan hasil PEPERA 1969 tidak sepenuhnya diterima oleh semua pemangku kepentingan karena dugaan kecurangan.
baca juga: Konferensi Meja Bundar
Namun, hal ini pada tahap awal peresmian Papua Barat dan kemudian menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Irian Jaya.
Demikian pembahasan mengenai Perjanjian New York mengenai latar belakang, langkah-langkah, dan isi perjanjian hingga efeknya. Kami berharap ulasan ini akan membantu Anda dengan wawasan dan pengetahuan Anda.