Perjanjian Renville: Latar Belakang, Tokoh, Isi & Dampak

Perjanjian Renville
image by: upload.wikimedia.org

Wakutku.com – Perjanjian Renville menurut sejarah terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948.

Perjanjian ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara garis besar, perjanjian tersebut membuat wilayah kedaulatan Indonesia menjadi lebih sempit.

Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak serta merta membuat posisi Indonesia menjadi bebas dan diatas angin.

Setelah proklamasi tersebut, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan Sekutu dan ingin menjajah kembali.

Perjanjian Renville

Pasukan Sekutu yang ditunggangi oleh Belanda, sebelumnya telah mengalahkan Jepang pada Perang Dunia II. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sekutu, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia dengan bantuan pasukan Sekutu tersebut.

Berbagai rangkaian perundingan pernah dilakukan antara Indonesia dan Belanda, namun sering mengalami kebuntuan.

Dalam kurun waktu tersebut, telah ada dua perjanjian yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Perjanjian Renville dan Perjanjian Linggarjati.

Kedua perjanjian tersebut, memiliki fokus masalah yang sama. Pembahasan yang tertuang dalam perjanjian tersebut adalah tentang wilayah kekuasaan. Meskipun demikian, perjanjian ini tidak bisa dilaksanakan dengan mudah.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Latar Belakang Perjanjian Renville
image by: media.suara.com

Perjanjian ini terjadi setelah adanya Perjanjian Linggarjati. Seperti yang telah diketahui, bahwa Perjanjian Linggarjati ini berlangsung pada tanggal 11 -1 3 November 1946. Hasil dari perundingan yang dilakukan, telah disahkan pada tanggal 25 maret 1947.

Sayangnya, meskipun Perjanjian Linggarjati telah disahkan namun Belanda tidak mengakui kedaulatan RIS secara keseluruhan.

Kedaulatan yang diakui oleh Belanda hanya sebatas Pulau Jawa dan Madura, selain wilayah tersebut maka tidak diakui.

Pada buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka yang ditulis oleh Tugiyono Ks pada tahun 1985 disebutkan, Belanda bahkan telah melanggar Perjanjian Linggarjati. Hal ini terlihat dari dilancarkannya serangan pada 21 Juli 1947 sampai tanggal 5 Agustus 1947.

Dalam sejarah Bangsa Indonesia, serangan tersebut lebih banyak dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I.

Penyerangan yang dilakukan oleh Belanda ini membuat sebagian dunia internasional hingga PBB melontarkan rasa penyesalannya.

Banyak pihak yang mendesak Belanda dan pasukan Sekutu, untuk menghentikan serangan serta melaksanakan perundingan kembali. Maksud dari perundingan tersebut adalah agar kedua pihak dapat berdamai antara pihak Belanda dan Indonesia.

Tokoh Perjanjian Renville

Tokoh Perjanjian Renville
image by: moondoggiesmusic.com

Perjanjian Renville dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 1947. Seperti dikutip dari sebuah buku yang berjudul Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua: Volume 1 (1992), yang diterbitkan oleh Yayasan Veteran RI, perundingan dilakukan atas desakan dari Dewan Keamanan PBB.

Perundingan melibatkan Belanda dan Indonesia ini dilaksanakan di kapal perang Amerika Serikat USS Renville.

Pada saat itu, kapal perang tersebut sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Hadir sebagai penengah yaitu Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari negara Belgia, Amerika Serikat, dan Australia.

Delegasi dari Indonesia yang diamanahkan sebagai perwakilan dalam perundingan tersebut, antara lain Ali Sastroamijoyo, Amir Syarifudin, Dr. J.Leimena, Dr. Coatik Len, H.Agus Salim, dan Nasrun. Para perwakilan ini yang memperjuangkan akan kedaulatan Indonesia.

Sedangkan delegasi dari Belanda yang menghadiri perundingan tersebut adalah Dr. PJ.Koets, Dr.Chr. Soumokil, H.A.I van Vredenburgh, serta terdapat satu orang dari Indonesia yang pada saat itu menjadi utusan Belanda. Orang ini adalah Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

Seperti halnya perundingan pada umumnya, Renville ini juga dipimpin oleh seorang mediator perwakilan dari KTN yang bernama Richard C Kirby dari Austria, selaku wakil Indonesia. Dari pihak netral diwakili oleh Frank B. Graham dari Amerika Serikat.

Mediator KTN yang menjadi perwakilan dari Belanda ditunjuk Paul van Zeeland Belgia. Selama proses perundingan, berlangsung secara alot. Masing-masing kubu mempertahankan apa yang mereka yakini dan perjuangkan.

Isi Perjanjian Renville

Isi Perjanjian Renville
image by: kompaspedia.kompas.id

Perjanjian Renville yang dihasilkan berdasarkan perundingan antara Indonesia dan Belanda, memang membutuhkan perjuangan.

Disamping sulitnya mencapai sepakat, perundingan juga berjalan alot. Perjanjian ini akhirnya ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dengan isi sebagai berikut.

– Segera melakukan pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat.

– Republik Indonesia tersebut merupakan negara yang menjadi bagian dalam RIS.

– Belanda tetap akan menguasai seluruh bagian Indonesia sebelum dibentuknya RIS.

– Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera.

– Wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia akan dipisahkan dengan menggunakan garis demarkasi yang disebut dengan Garis Van Mook.

– Tentara Indonesia akan ditarik mundur dari daerah yang menjadi kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat.

– Akan dibentuk Uni Indonesia – Belanda, dimana yang menjadi kepala adalah Raja Belanda.

– Akan diadakan plebisit atau referendum sebagai cara menentukan nasib wilayah RIS.

– Akan diadakan pemilihan umum dalam proses pembentukan Dewan Konstituante RIS.

Dampak Perjanjian Renville

Perjanjian yang telah disepakati dan disahkan tersebut, ternyata membawa bebrapa dampak bagi Bangasa Indonesia.

Bahkan dampak ini dianggap merugikan Indonesia. Beberapa dampak yang sangat jelas terlihat dalam kehidupan Bangsa Indonesia adalah.

1. Wilayah Indonesia Semakin Sempit

Akibat dari Belanda yang hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, maka para tentara yang berada di Jawa Barat harus pindah. Peristiwa ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi.

2. Ibu Kota Negara Dipindahkan

Jakarta sebagai ibu kota negara, terpaksa harus pindah. Hal ini disebabkan Jakarta tidak menjadi wilayah kedaulatan yang diakui oleh Belanda. Hal ini memunculkan perlawanan dari berbagai daerah.

3. Muncul Rasa Kecewa dan Perlawanan

Perpindahan ibu kota tersebut menimbulkan banyak pihak yang merasa kecewa. Bahkan mulai muncul perlawanan yang berasal dari beberapa daerah.

Pada tanggal 23 Januari 1948, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin bahkan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut sebagai bentuk rasa kegagalan karena tidak mampu mempertahankan wilayah kedaulatan dari Bangsa Indonesia. Hal tersebut juga memicu lebih banyak lagi perlawanan yang dilontarkan kepada Indonesia.

4. Aksi Pemberontakan

Dampak yang dirasakan dari adanya Perjanjian Renville ini juga memicu terjadinya pemberontakan.

Contohnya adalah munculnya aksi pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Selain itu muncul konflik politik yang semakin kacau.

5. Perekonomian Indonesia Diblokade

Penggunaan Garis Van Mook ini sangat merugikan bagi Bangsa Indonesia. Wilayah kedaulatan yang terbatas dan sempit, mempersulit arus perekonomian antar daerah karena diblokade oleh pemerintah Belanda.

6. Terjadi Agresi Militer Belanda II

Belanda yang pada awalnya telah sepakat dengan isi Perjanjian Renville tersebut, ternyata di tengah perjalanan mulai berkhianat.

Belanda kembali mengingkari perjanjian tersebut, dan mulai menggerakkan pasukan dalam Agresi Militer Belanda II.

Pasukan Belanda mulai melakukan beberapa penyerangan untuk menguasai wilayah kedaulatan Indonesia.

Pada awal serangan Agresi Militer Belanda II ini, ditandai dengan dilakukannya pemboman lapangan terbang di Maguwo Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Desember 1948.

Bangsa Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam menghadapi para penjajah. Banyak cara yang dilakukan termasuk menggelar Perjanjian Renville ini.

Namun sayangnya, perjanjian ini tidak serta merta membuat Indonesia terbebas dari jajahan Belanda.