Perjanjian Linggarjati: Dampak, Latar Belakang & Pelanggarannya

Perjanjian Linggarjati
image by: upload.wikimedia.org

Waktuku.com – Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perundingan yang berlangsung setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Negosiasi ini telah menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Karena perjanjian ini, Indonesia menerima persetujuan kekuasaan dari Belanda atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatera.

Selain itu, kesepakatan yang dikenal dengan perundingan Cirebon dan dilakukan di daerah Linggar Jati, Jawa Barat ini, menghasilkan kesepakatan tentang status kemerdekaan Indonesia.

Tapi ada apa di balik negosiasi ini? Apa latar belakang, isi dan akibat yang terjadi? Yuk simak penjelasannya berikut ini.

Latar Belakang Perjanjian Linggarjati

Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak serta merta mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

Belanda telah kembali ke Indonesia dengan Dutch-Indies Civil Administration (NICA) untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Tentu saja kedatangannya di Belanda kali ini tidak berjalan mulus. Banyak konflik yang terjadi di berbagai daerah.

Perang fisik revolusioner antara Indonesia dan Belanda tidak dapat dibendung lagi. Kasus ini merupakan bukti kegigihan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan untuk menghindari perang besar. Melalui perwakilannya, PBB memberikan fasilitas bagi Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan atau negosiasi.

Perundingan Linggarjati telah menjadi salah satu perjuangan diplomatik bangsa Indonesia untuk kemerdekaan penuh.

Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Cirebon yang membuat tempatnya menjadi Gedung Linggarjati.

Peristiwa bersejarah itu rupanya terjadi di sebuah bangunan di kaki Gunung Ciremai, Linggarjati, Jawa Barat.

Bangunan ini dulunya adalah gubug Bu Jasitem, namun kemudian dikembangkan dan berpindah tangan, hingga akhirnya digunakan sebagai bangunan negosiasi untuk Perjanjian Linggarjati.

Pembangunan negosiasi itu sendiri merupakan usulan Maria Ulfah, saat itu Menteri Sosial. Bangunan yang digunakan merupakan tempat peristirahatan yang terletak di wilayah Indonesia dan dipilih karena kesejukan dan kenyamanannya. Awalnya, perjanjian ini akan dibuat di Jakarta.

Namun, Rosihan Anwar mengatakan Republik menolak usulan tersebut karena Jakarta sudah dikuasai sekutu.

Sementara itu, pihak Belanda menolak usul diadakan di Yogyakarta. Saat itu, Yogyakarta adalah ibu kota sementara Indonesia.

Oleh karena itu, kompromi ditemukan dan Linggarjati dipilih sebagai tempat kesepakatan.

Tokoh Perjanjian Linggarjati

Berdasarkan kesepakatan tersebut, ada beberapa orang yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam perjanjian sejarah, yaitu:

1. Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir sebagai ketua, kemudian AK Gani, Susanto Tirtoprojo dan Mohammad Roem.

2. Belanda diketuai oleh Wim Shelmerhorn dan didampingi oleh Max van Pol, HJ van Mook dan Frank de Boer.

3. Pihak Inggris sebagai pengontrol atau mediator diwakili Sir Killearn.

Proses Terjadinya Perjanjian Linggarjati

1. Pendahuluan

Sir Killearn dikirim ke Indonesia di akhir Agustus 1946 oleh pemerintah Inggris mengirim untuk mengakhiri perundingan dengan Belanda.

Pada tanggal 7 Oktober 1946, perundingan antara Belanda dan Indonesia dimulai di Konsul Jenderal Inggris di Jakarta yang dipimpin oleh Sir Killearn.

Perundingan ini menghasilkan kesepakatan gencatan senjata (14 Oktober), membuka jalan bagi perundingan di Linggarjati, yang dimulai pada 11 November 1946.

2. Jalannya Perundingan

Setelah pemilihan parlemen Belanda tahun 1946, pemerintah koalisi yang baru dibentuk memutuskan untuk mengadakan Komisi Jenderal untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Ketua komisi ini adalah Wim Schermerhorn.

Tujuan dibentuknya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pasca Perang Dunia II tanpa membebaskan daerah jajahan.

Dalam negosiasi ini, Wim Schermerhorn dan komitenya serta Hubertus van Mook mewakili Belanda, Shafrir mewakili Indonesia, dan Sir Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator untuk negosiasi ini.

Isi Perjanjian Linggarjati

Sebagai hasil dari negosiasi tersebut, setidaknya telah dicapai tiga kesepakatan. Berikut ini adalah isi dari Perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati.

a. Belanda mengakui kontrol Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera.

b. Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Republik Indonesia. Salah satunya adalah Republik Indonesia.

c. Indonesia dan Belanda membentuk Persatuan Indonesia-Belanda (RIS) yang diketuai oleh Belanda.

Adapun RIS sendiri, Soekarno menerima kompromi untuk menghindari perlawanan yang sulit terhadap Belanda dan pemahaman tentang sistem republik, yang sebagian besar dapat memimpin RIS yang adalah orang Indonesia.

Sementara itu, Komisi Umum juga menerima kompromi tersebut karena dapat menghindari kemungkinan perang dan melanjutkan hubungan Belanda dengan Indonesia.

Dampak Perjanjian Linggarjati Pro & Kontra

1. Pro dan Kontra

Perundingan-perundingan tersebut mengungkapkan pro dan kontra di antara orang Indonesia dan beberapa partai, seperti Partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, PNI, serta Partai Rakyat.

Para pihak mengatakan perundingan Perjanjian Linggarjati merupakan bukti lemahnya pemerintah Indonesia dalam mendukung kedaulatan negara Indonesia.

2. Dampak

Selain itu, ada beberapa implikasi lain yang dirasakan setelah tercapainya kesepakatan Linggarjati diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dampak Positif

– Pengakuan negara lain terhadap keberadaan Indonesia.

– Indonesia secara politik setara dengan negara lain.

– Persetujuan Belanda atas Jawa, Madura dan Sumatera sebagai wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

– Menekan konflik antara Belanda dan Indonesia dan menghindari korban perang.

b. Dampak Negatif

– Wilayah Indonesia yang sangat kecil dan terbatas dianggap merugikan Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayahnya.

Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya akan mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi sebagian orang, kehilangan wilayah itu adalah kesalahan besar.

– Indonesia harus ikut serta sesuai dengan Persemakmuran Bangsa-bangsa di bawah Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda.

– Perundingan Linggarjati hanya memperkuat tentara Belanda. Langkah ini harus mempertimbangkan fakta bahwa delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang tangguh

Selain itu, bahwa tentara Indonesia akan menyebabkan perang lain yang tidak akan berdampak pada Indonesia.

Pelanggaran Perjanjian Linggarjati

Perjanjian itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda. Karena Belanda selalu berusaha melemahkan posisi Indonesia dengan menyerang dan menduduki wilayah Indonesia serta membentuk negara boneka. Hal ini membuat hubungan Indonesia dan Belanda memanas.

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Indonesia yang disebut Agresi Militer Belanda I aksi ini adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia dari tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947.

Istilah tersebut dicetuskan oleh Gubernur Johannes van Mook, yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi.

Agresi Militer Belanda ini merupakan bagian dari tindakan polisi yang dilakukan oleh Belanda untuk mendukung interpretasi Belanda terhadap perundingan Linggarjati.

Namun dari perspektif Republik Indonesia, operasi ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hasil Perjanjian Linggarjati.

Kejadian ini memicu protes dari banyak negara tetangga dan dunia internasional. Perwakilan dari India dan Australia kemudian mengusulkan agar PBB mengadakan konferensi untuk mendamaikan dua negara dalam perundingan terbarunya.

Kala itu, Belanda tampaknya tidak memperhitungkan reaksi keras masyarakat internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui solusi militer.

Atas permintaan India dan Australia, pada tanggal 31 Juli 1947, masalah agresi militer pimpinan Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menanggapi dengan resolusi 1 Agustus 1947 yang menyerukan diakhirinya konflik bersenjata. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui keberadaan Indonesia dengan menyebut nama “Indonesia” daripada “Hindia Belanda” dalam keputusan resminya.

Itulah penjelasan lengkap soal Perjanjian Linggarjati tentang latar belakang, tokoh yang terlibat, isi, dampak, serta pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda terhadap perjanjian tersebut. Diharapkan informasi tersebut dapat memberikan pencerahan bagi Anda yang ingin belajar sejarah.